UTS MANAJEMEN KONTRUKSI

 NAMA: LALU ANDRIA WIRANATA ADI PUTRA

NIM: 2019D1B172

KELAS: 5F

                                            UTS MANAJEMEN KONTRUKSI

1. Jelaskan secara rinci pengertian dari manajemen kontruksi

Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap

sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, sedangkan konstruksi

ialah adalah suatu kegiatan pembangunan sarana maupun prasarana.

pengertian manajemen konstruksi adalah ilmu yang mempelajari dan mempraktikkan aspek

aspek terkait manajerial dan teknologi industri konstruksi.

jadi manajemen konstruksi merupakan sebuah model bisnis yang dilakukan oleh jasa konsultan

konstruksi dengan memberikan arahan, nasihat, dan bantuan terhadap sebuah proyek

pembangunan.

2. Jelaskan secara rinci yang dimaksud dengan penggunaan jasa, penyediaan jasa dan

auditor

PENGGUNA JASA

Ada beberapa definisi tentang pengguna jasa antara lain :

Pengguna Jasa (1) adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan

kereta api baik untuk angkutan orang maupun barang.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 13 Tahun

1992 Tentang Perkeretaapian).

Pengguna Jasa (2) adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa

angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 14 Tahun

1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).Pengguna Jasa (3) adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik

pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 18

Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi).

Pengguna Jasa (4) adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan

kereta api, baik untuk angkutan orang maupun barang.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 23 Tahun

2007 Tentang Perkeretaapian).

Pengguna Jasa (5) adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan

Angkutan Umum.” (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan).

Pengguna Jasa (6) adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.” (Pasal 1 Angka 12 UU

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang).

Dalam PPh final atas usaha jasa konstruksi tentang peraturan pemerintah (PP) Nomor 51 tahun

2008 “pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha jasa konstruksi” juga di jelaskan definisi

pengguna jasa.

Dalam PP ini dijelaskan bahwa :

Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang memerlukan

layanan jasa konstruksi.

PENYEDIA JASA

Definisi penyedia barang jasa :

Penyedia barang jasa adalah istilah untuk badan usaha atau orang perseorangan yang

menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah di Indonesia Penyedia Barang Jasa wajib

memenuhi persyaratan sebagai berikut:1.

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha

2.Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan

Barang/Jasa;

3.Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang Jasa dalam kurun

waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk

pengalaman subkontrak;

4.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, dikecualikan bagi Penyedia

Barang Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

5.Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan

dalam Pengadaan Barang Jasa;

6.Dalam hal Penyedia Barang Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang Jasa harusmempunyai perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan yang memuat presentase kemitraandan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

7.Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan

Barang dan Jasa Konsultansi;

8.Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Kontsruksi

memiliki dukungan keuangan dari bank;

9.Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Lainnya harus memperhitunganSisa Kemampuan paket (SKP) sebagai berikut: SKP = KP – P; KP = nilai Kemampuan paket, dengan ketentuan: (-) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan paket (KP) ditentukansebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; (-) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket(KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

10. jumlah paket yang sedang dikerjakan.

11. jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

12. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang

dihentikan dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedangdalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang

ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;13. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah

memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporanbulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;

14. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;

15. Tidak masuk dalam Daftar Hitam

16. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

17. menandatangani Pakta Integritas.

-AUDIT

    Audit secara umum merupakan suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan dan

mengkaji secara objektif bahan bukti (evidence) perihal pernyataan ekonomi dan kegiatan lain.

Hal ini bertujuan mencocokan atau membandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan. Dari

hasil langkah itu, disimpulkan suatu pendapat atau opini dan mengkomunikasikannya kepada

pihak yang berkepentingan (D.R. Carmichael dan J.J. Wilingham, 1987). Sedangkan audit

proyek didefinisikan oleh Leo Herbert (1979) sebagai

1. Merencanakan, mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang cukup jumlahnya,

relevan, dan kompeten

2. Dilakukan oleh auditor yang bebas (independent)

3. Dengan tujuan audit yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan :

· -Apakah manajemen atau personil suatu perusahaan atau agen yang ditunjuk telah melaksanakan

kegiatan atau tidak?

· -Apakah kegiatan yang dilakukan memakai norma yang sesuai untuk mencapai hasil yang telah

ditetapkan oleh yang berwenang?

· -Apakah kegiatan telah dilakukan dengan cara yang efektif?Auditor mengambil keputusan atau pendapat dari bahan pembuktian, dan melaporkannya kepada

pihak ketiga serta melengkapi bahan bukti untuk meyakinkan kebenaran isi laporan, dan usulan

perbaikan untuk meningkatkan efektifitas proyek.

-Arti dan proses audit secara umum mencakup

1. Kegiatan audit terdiri dari langkah-langkah sistematis mengikuti urutan yang logis

2. Pengkajian secara objektif; dilakukan oleh orang bebas, dalam arti tidak berperan dalam

objek yang akan diaudit.

3. Diperlukan bahan bukti (evidence) yaitu fakta atau data dan informasi yang mendukung

yang harus dikumpulkan oleh auditor

4. Ada kriteria sebagai patokan pertimbangan atau perbandingan. Kriteria merupakan standar

yang telah ditentukan dimana organisasi, manajemen, atau pelaksana harus mengikutinya

dalam usaha mencapai tujuan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Kriteria

digunakan auditor untuk menilai apakah suatu kegiatan telah dilakukan dengan benar atau

menyimpang

5. Ada kesimpulan berupa pendapat atau opini auditor

Tahap audit proyek adalah

1. Survey pendahuluan

2. Mengkaji dan menguji sistem pengendalian manajemen

3. Pemeriksaan terinci

4. Penyusunan laporan

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan diluar aspek utama :

1. Organisasi, otorisasi, dll2. Perencanaan dan jadwal

3. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan

4. Mutu barang dan pekerjaan

5. Administrasi, pembelian dan jasa

6. Engineering

7. Konstruksi

8. Anggaran, pendanaan, akuntansi, dll

9. Perundang-undangan dan peraturan pemerintah

Faktor keberhasilan proyek

1. Misi proyek harus memiliki definisi awal tentang tujuan yang jelas mengenai diadakannya

proyek, serta garis besar petunjuk cara atau strategi mencapainya

2. Dukungan dari pimpinan teras

3. Perencanaan dan jadwal

4. Konsultasi dengan pemilik proyek

5. Personil

6. Kemampuan teknis

7. Acceptance dari pihak pemilik dalam hal ini pemilik ikut melakukan inspeksi, uji coba dan

sertifikasi pada tahap implementasi dan terminasi

8. Pemantauan, pengendalian, dan umpan balik9. Komunikasi untuk mencegah duplikasi kegiatan, salah paham atau salah pengertian

diantara para peserta proyek

10. Troble shooting; akan membantu memperkirakan persoalan yang akan terjadi jauh sebelum

permasalah terjadi.

-Prosedur auditor :

    Tahapan Perencanaan. Sebagai suatu pendahuluan mutlak perlu dilakukan agar auditor mengenal

benar obyek yang akan diperiksa sehingga menghasilkan suatu program audit yang didesain

sedemikian rupa agar pelaksanaannya akan berjalan efektif dan efisien.

Mengidentifikasikan resiko dan kendali. Tahap ini untuk memastikan bahwa qualified resource

sudah dimiliki, dalam hal ini aspek SDM yang berpengalaman dan juga referensi praktik-praktik

terbaik.Mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti melalui berbagai teknik termasuk survei,

interview, observasi, dan review dokumentasi.

Mendokumentasikan dan mengumpulkan temuan-temuan dan mengidentifikasikan dengan audit.

Menyusun laporan. Hal ini mencakup tujuan pemeriksaan, sifat, dan kedalaman pemeriksaan

yang dilakukan.

3. Kurva s suatu contoh pekerjaan pondasi dan tanah dasar dalam pekerjaan

bangunan gedung

Dalam pelaksanaan proyek kontruksi, seorang kontraktor perlu membuat suatu perencanaan

dalam hal waktu dan biaya yang diperlukan selama melaksanakan pekerjaan. Salah satu

perencanaan waktu yang dapat dibuat oleh kontraktor sebagai alat bantu jadwal pelaksanaan

adalah Kurva S. Kurva S tersebut bisa digunakan sebagai indikator terlambat timdaknya suatu

proyek pekerjaan. Perencanaan melalui pembuatan jadwal pelaksanaan proyek kontruksi

berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan proyek di lapangan agar memudahkan dalam

pengawasan dan pengaturan tenaga kerja di lapangan, khususnya dalam hal pengawasan

produktivitas tenaga kerja

                                                   

     

Suatu pekerjaan pondasi dengan rincian harga sebagai berikut:

Pekerjaan A @ Rp.100.000,00

Pekerjaan B @Rp.150.000,00

Pekerjaan C @ Rp.Rp.200.000,00

Pekerjaan D @ Rp.Rp.150.000,00

Pekerjaan E @ Rp.400.000,00

Pekerjaan F @ Rp.100.000,00

    Grand total harga seluruh pekerjaan pondasi = Rp.1.100.000,00

Langkah pertama adalah memperkirakan waktu pelaksanaan masing – masing pekerjaan, kita

misalkan sebagai berikut ini

Pekerjaan A @ 6 hari

Pekerjaan B @ 2 hari

Pekerjaan C @ 2 hari

Pekerjaan D @ 1 hari

Pekerjaan E @ 3 hari

Pekerjaan F @ 1 hariKalau dijumlahin total harinya 15 hari dong? Betul. tapi dalam membuat kurva S, ada item

    pekerjaan yang bisa dilaksanakan bersamaan, selanjutnya menghitung bobot masing – masing

pekerjaanRumusnya :Begitu juga dengan item pekerjaan lainya dihitung satu persatu.langkah berikutnya adalah membagi bobot pekerjaan dengan durasi kemudian meletakan pada kolom hari pelaksanaanyaContoh Pekerjaan A = 9.09:6=1.52

Kemudian masukan seperti tabel dibawah ini:

 Langkah yang terakhir adalah menggambar kurva S sesuai dengan bilangan presentasi pada

setiap baris item pekerjaan (huruf merah)

Demikian ini tutorial cara membuat kurva S dalam pekerjaan konstruksi yang biasanya

dipersyaratkan di dalam penyampaian dokumen penawaran. Semoga bermanfaat dan bisa

mengaplikasikannya dalam beberapa rancangan proyek yang bakal dikerjakan.